JAKARTA, iNews.id - Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai kesepakatan Panja Revisi UU Pilkada janggal. Salah satu yang disoroti terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD minimal harus memiliki perolehan kursi 20% atau 25% perolehan suara dalam pileg di daerah.
Dia menyebut, kesepakatan itu tak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Hari ini mau dipelajari karena ada seolah-olah ditayangkan seolah-olah sesuai dengan keputusan MK tapi ternyata setelah dipelajari tidak sesuai," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Anggota Komisi I DPR ini mengkritik pimpinan rapat mengambil keputusan tanpa mendengar pendapat fraksi.
"Iya, itu hanya set-set-set ketok aja begitu ya," katanya.
Hasanuddin menyebut Fraksi PDIP bakal membahas terkait hal itu. Pasalnya, klausul dalam draft yang diterima tam sesuai dengan putusan MK.
"Jadi begini, tadi yang ditayangkan itu konon sudah sesuai dengan putusan MK. Setelah diprint ternyata tidak, gitu," kata Hasanuddin.