"Terbitkan pula keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Dia berharap pemerataan pembangunan nasional, termasuk Indonesia timur dan Papua, diharapkan bisa lebih cepat melalui kehadiran wapres di IKN.
“Dengan berkantornya wakil presiden di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” terang Wakil Ketua DPR ini.
Kedua, kata dia, jika IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota negara maka perlu moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Langkah ini akan menghentikan ketidakpastian status IKN dan memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tidak mangkrak.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” tutur dia.