“Dari sisi hukum ada yang janggal, Kementerian Kominfo menggunakan standar ganda: (i) Untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah UU (ASO) dan (ii) Untuk wilayah diluar Jabodetabek mengikuti Keputusan MK yang membatalkan ASO,” kata pria yang akrab disapa HT tersebut.
Dia juga mengungkapkan pernah menyampaikan pendapatnya terkait pemberlakuan ASO kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan), sampai masyarakat siap dengan TV digital,” kata Hary.
Hary menyampaikan, jika ingin pemberlakukan ASO berjalan cepat, pesawat televisi analog dilarang diperjualbelikan di pasar.
“Sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital. Keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli STB (set top box) agar dapat menonton siaran digital. Secara timing kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini, karena terimbas pandemi. “Bahkan, saya pernah mendengar konon arahan Bapak Presiden di Rapat Kabinet agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, termasuk di antara implementasi ASO,” ujarnya.
Dengan begitu, saat ini yang jelas sangat diuntungkan adalah pabrik atau penjual STB, karena pasti laku keras.
“Sebaliknya, yang dirugikan adalah masyarakat yang masih menggunakan TV analog yang pada umumnya rakyat,” katanya.