Untuk memastikan penggunaan anggaran tetap akuntabel, pemerintah juga membentuk tim pengawas gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan BP BUMN.
Tim tersebut akan mengawal pemanfaatan anggaran sekaligus memastikan infrastruktur KDKMP digunakan secara optimal untuk mendukung penyaluran barang subsidi.
“Makanya nanti dibentuk tim, Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN. Tim ini nanti ikut memastikan supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih,” ungkap Purbaya.
Pemerintah juga memberikan kesempatan perbaikan bagi KDKMP yang belum lolos proses verifikasi dan validasi hingga akhir tahun.
Kebijakan tersebut sekaligus ditujukan untuk menjaga agar ekspansi KDKMP tidak menimbulkan risiko kredit bermasalah pada sektor perbankan.
“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun yang belum lolos tadi,” ujar Purbaya.