Namun, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menghadirkan program pembelajaran dan tenaga pendidik. Infrastruktur yang memadai juga menjadi kebutuhan mendasar, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis sulit.
“Sebagai contoh, pembangunan jembatan-jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat, khususnya anak-anak, kini dapat bersekolah dengan lebih mudah,” katanya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Dukungan terhadap sarana dan prasarana harus berjalan beriringan dengan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pendekatan tersebut, kata dia, menunjukkan pembangunan pendidikan merupakan pekerjaan bersama. Kementerian yang menangani pendidikan memiliki peran dalam memperkuat sistem pembelajaran dan kualitas guru, sementara dukungan pembangunan infrastruktur membantu mengatasi hambatan akses yang tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan belajar-mengajar semata.
Selain akses sekolah, Syahganda juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, dukungan pemerintah melalui tunjangan dan berbagai bantuan bagi guru, merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sektor pendidikan.
"Perhatian pemerintah terhadap nasib guru selama ini begitu luar biasa, baik melalui pemberian tunjangan maupun berbagai bantuan lainnya. Perhatian tersebut diberikan kepada guru yang sudah tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun yang belum tercatat sebagai ASN," tegas Syahganda.
Dia meyakini pendidikan bermutu menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Melalui akses pendidikan yang lebih baik, setiap anak diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan memperbaiki masa depannya, tanpa terhalang latar belakang ekonomi maupun tempat tinggal.