Pemerintah telah mengatur penyaluran tambahan anggaran tersebut melalui PMK Nomor 73 Tahun 2026. Dengan demikian, dukungan fiskal untuk BPJS Kesehatan tidak hanya berasal dari alokasi rutin APBN, tetapi juga mencakup tambahan dana Rp20 triliun.
Suahasil memerinci, alokasi APBN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan selama ini mencapai sekitar Rp47 triliun. Dana tersebut menjadi salah satu sumber utama penerimaan BPJS Kesehatan, selain iuran yang dikumpulkan dari masyarakat.
Meski memperoleh penerimaan dari kedua sumber tersebut, BPJS Kesehatan masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan.
“Anda bisa membayangkan bahwa, sumber utama dari penerimaan BPJS Kesehatan itu adalah, nomor satu alokasi penerima bantuan iuran dari APBN itu kira-kira Rp47 triliun. Kemudian BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari masyarakat, itu juga cukup besar, masih defisit. Maka ditambahi lagi Rp20 triliun,” ungkapnya.
Setelah tambahan anggaran Rp20 triliun diberikan, total dukungan APBN untuk BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp67 triliun hingga Rp68 triliun. Perhitungan tersebut mencakup alokasi PBI sekitar Rp47 triliun dan suntikan tambahan Rp20 triliun.
“Jadi ibaratnya tuh, dari APBN-nya sekarang ada Rp47 triliun untuk PBI plus dan Rp20 triliun untuk suntikan. Jadi kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi Rp67-Rp68 triliun,” ucap Suahasil.