Dengan skema baru ini, terutama untuk sektor produksi, termasuk pertanian dan perdagangan berorientasi ekspor, debitur dapat kembali menarik KUR tanpa batas frekuensi.
“Untuk sektor produksi, sektor pertanian, sektor perdagangan untuk ekspor itu tidak dibatasi, jadi itu bisa terus ditarik kembali,” ungkapnya.
Selain itu, KUR untuk kredit investasi industri padat karya juga tetap dilanjutkan. Pemerintah meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM untuk mempercepat penyaluran pada sektor-sektor tersebut.
Airlangga juga menyinggung perkembangan tiga skema Kredit Program Perumahan (KPP) yang sejak dua bulan terakhir mulai dijalankan pemerintah. Pada 2026, implementasi KPP akan semakin didorong, terutama melalui percepatan kesiapan penyaluran oleh perbankan.
“KPP ini juga akan didorong untuk implementasinya ditingkatkan, karena ini baru dalam dua bulan. Kemudian kami minta ke depan ini juga akan disiapkan, terutama kesiapan perbankannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran KPP tidak termasuk dalam pagu KUR Rp300 triliun. Pemerintah menyiapkan tambahan Rp130 triliun untuk pembiayaan perumahan, yang akan menjadi skema terpisah. Untuk tahap awal, target penyaluran mencapai Rp28 triliun pada kuartal I-2026.