Rincian penerima manfaat BSU ini nanti antara lain kepada guru Non-PNS RA/Madrasah, guru Non-PNS Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, guru Non PNS Katolik, guru Non-PNS Buddha, dan guru Non-PNS Konghucu. Besaran BSU yang akan diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag Rp1,8 juta untuk satu kali penerimaan.
Total penerima bantuan ini mencapai 637.048 orang dari seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai lebih dari Rp1,15 triliun. Validasi data penerima manfaat ini dilakukan dengan sangat ketat.
“Jadi kita betul-betul melakukan validasi yang tidak sederhana karena melibatkan BPJS. Kami juga melakukan review internal melalui Inspektorat Jenderal Kemenag," ucapnya.
Menurutnya, validasi dilakukan berlapis. Nama-nama penerima manfaat ini nanti tidak akan ada data ganda atau salah sasaran. Secara birokrasi Kemenag juga sudah memanfaatkan kantor wilayah (kanwil) untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya.
Diharapkan dengan validasi berlapis ini pelaksanaannya nanti lancar dan tidak terjadi hal yang dikhawatirkan.
Dia juga memastikan tak akan ada pemotongan nilai bantuan yang sampai ke setiap penerima manfaat, yaitu tetap Rp1,8 juta, utuh tanpa dipotong pajak penghasilan karena merupakan bantuan.
Pemerintah, kata dia, juga melakukan pengawasan ketat terhadap proses penyaluran bantuannya nanti, bahkan KPK juga ikut membantu mengawasi.