"Jika hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi memenuhi pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Tipikor, harus dibuktikan aliran dana dari delapan perusahaan swasta dimaksud kepada pemohon. Bahwa dalam perkara ini tidak ada hasil audit investigatif BPK RI yang menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan negara," tuturnya.
Zaid menerangkan, seseorang tak bisa dijadikan tersangka korupsi jika tak ada hasil audit investigasi dan penghitungan kerugian oleh auditor negara. Dia menegaskan impor gula yang dilakukan kliennya merupakan ranah hukum administrasi negara untuk kepentingan masyarakat, bukan perilaku tindak pidana.
"Bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, seharusnya termohon (Kejagung) memastikan perbuatan yang dipersangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi," ucap dia.