Didi Irawadi Syamsuddin
Pengacara, Politisi
PRESIDEN boleh tersenyum melihat angka pengangguran yang katanya terendah sejak 1998. Tapi di luar ruang rapat, kenyataan berkata lain. Pabrik‐pabrik merumahkan karyawan, ribuan buruh kehilangan jam kerja, dan para lulusan baru menatap layar laptop dengan lamaran yang tak kunjung dibalas. Statistik boleh turun, tapi rasa cemas di dapur rakyat justru naik.
Masalahnya bukan pada angka, tapi pada tafsirnya. Ketika pembantu presiden lebih sibuk menyenangkan telinga ketimbang menegakkan fakta, negara berubah jadi ruang gema, di mana kabar baik menggema, dan kabar buruk disenyapkan. Laporan disusun bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk memuji. Maka jadilah rapat kabinet seperti panggung opera data, musiknya indah, tapi liriknya palsu.
Budaya “asal bapak senang” adalah virus birokrasi paling menular. Ia membuat pejabat sibuk mempercantik grafik, bukan memperbaiki kebijakan. Pengangguran dipoles jadi prestasi, PHK disebut “efisiensi,” dan kerja serabutan disulap menjadi “kewirausahaan.” Semua terdengar positif, sampai rakyat sadar, saldo rekening tetap negatif.
Sementara itu, anak muda yang baru lulus kuliah berbaris di job fair dengan wajah letih. Sertifikat kursus digital, magang, hingga bootcamp tak banyak menolong. Yang tersedia hanyalah kerja kontrak tiga bulan atau jualan daring tanpa modal cukup. Mereka bukan tak mau bekerja. Mereka hanya tak tahu lagi harus percaya pada angka siapa.
Di sisi lain, buruh pabrik kehilangan nafkah karena penyesuaian produksi. Di media, pemerintah bicara optimisme; di lapangan, para pekerja berbagi mi instan. Ironi ini telanjang di depan mata, tapi tertutup oleh infografis yang berwarna cerah. Di negeri ini, grafik memang sering lebih bahagia dari rakyatnya.