Pengurus dan Simpatisan FPI Deklarasi Front Persatuan Islam 

Pelarangan, tutur FPI, tidak ada dasar hukum yang kuat. Ormas dinilai dilindungi untuk melakukan kegiatannya.

"Bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 16 Tahun 2017 Pasal 80, bahwa Keputusan bersama enam Instansi Pemerintah adalah tidak berdasar hukum. Karena, Pasal 80 hanya mengatur Ormas berbadan hukum, dan itupun melalui pencabutan status badan hukum," tulis FPI.