Dari hasil pemilu ini, sejumlah jabatan baik di eksekutif maupun legislatif ditempati oleh para politisi, yang merupakan kader-kader partai politik.
Yang jadi pertanyaan untuk kita semua sebagai bangsa, apakah kader-kader tersebut telah melalui proses pendidikan politik atau kaderisasi oleh partai politik yang mencalonkan?
Dalam mendirikan dan mengelola partai politik diperlukan dana yang tidak sedikit. Sebagaimana diatur dalam UU Parpol pasal 11, partai politik harus melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kader dan masyarakat luas sehingga menimbulkan paradoks partai politik di Indonesia belum menjalankan fungsi dengan baik. Padahal partai politik mempunyai peran penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang nantinya menjalankan negara ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Paige Johnson Tan dalam tulisannya Reining The Reign of The Parties tahun 2012, menggambarkan sistem kepartaian Indonesia sedang berada dalam proses deinstitusioanalisasi dan memprediksi partai-partai akan melemah dengan cara yang tidak jelas.
Mengingat peran pentingnya partai politik di dalam bernegara, sebagai pilar demokrasi dan sebagai pintu masuk jalannya bernegara, negara sudah sewajarnya memberikan perhatian penuh kepada partai politik dengan membantu partai politik memberikan subsidi keuangan. Tentunya dengan mekanisme yang transparan, ekualitas, akuntabel.