“Dalam AD-ART sudah jelas, pengurus PPAD yang berpolitik praktis, harus mengundurkan diri. Jadi, kalau mau terjun ke politik praktis, jangan jadi pengurus. Sebab, pengurus adalah cermin organisasi PPAD yang non partisan dan netral dalam Pemilu,” ujar Danjen Kopassus 2014-2015 itu.
Karenanya, sikap para purnawirawan yang berbeda dukungan dan berbeda partai, adalah sikap pribadi. Sama sekali bukan mencerminkan sikap PPAD.
Agum maupun Doni berharap masyarakat bijak dalam melihat fenomena para purnawirawan yang berpolitik praktis. Beda pilihan adalah sebuah keniscayaan.
“Jangankan di lingkungan para purnawirawan, sedangkan dalam satu keluarga saja bisa terjadi beda pilihan. Itu yang disebut hak politik. Hak individu. Hak asasi.” tegas Agum Gumelar.
Doni mewanti-wanti anggota PPAD yang berpolitik praktis, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan.