Bak gayung bersambut. Pernyataan KSAD Jenderal Dudung direspons Ketua Umum DPP PEPABRI periode 2022-2027, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, dan Ketua Umum PP PPAD periode 2021-2026, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo.
Secara terpisah, keduanya menyatakan setuju dengan pernyataan KSAD Jenderal Dudung.
“Sebagai wadah purnawirawan ABRI, sikap politik PEPABRI sangat jelas, yakni politik negara, bukan politik partisan. Sebagai organisasi, PEPABRI netral. Tegak lurus dengan Mabes TNI,” ujar Agum, lulusan Akabri 1968 itu.
Pria kelahiran Tasikmalaya 77 tahun lalu itu menegaskan, PEPABRI adalah Ormas non partai yang berwatak pejuang dalam melanjutkan pengabdiannya memberikan dharma bhakti terbaik kepada bangsa dan negara.
“Visi PEPABRI jelas, ‘Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta solidaritas PEPABRI dengan terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memiliki kepedulian sosial terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’,” tambahnya.
Dalam beberapa kesempatan terkait sikap politik organisasi, Doni Monardo melansir pernyataan tegas.
“Dalam AD-ART sudah jelas, pengurus PPAD yang berpolitik praktis, harus mengundurkan diri. Jadi, kalau mau terjun ke politik praktis, jangan jadi pengurus. Sebab, pengurus adalah cermin organisasi PPAD yang non partisan dan netral dalam Pemilu,” ujar Danjen Kopassus 2014-2015 itu.
Karenanya, sikap para purnawirawan yang berbeda dukungan dan berbeda partai, adalah sikap pribadi. Sama sekali bukan mencerminkan sikap PPAD.
Agum maupun Doni berharap masyarakat bijak dalam melihat fenomena para purnawirawan yang berpolitik praktis. Beda pilihan adalah sebuah keniscayaan.
“Jangankan di lingkungan para purnawirawan, sedangkan dalam satu keluarga saja bisa terjadi beda pilihan. Itu yang disebut hak politik. Hak individu. Hak asasi.” tegas Agum Gumelar.