JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) terus mematangkan langkah strategis dalam menjaga mutu lembaga pendidikan keagamaan khususnya pesantren.
Upaya itu untuk penjaminan mutu pada pemetaan komprehensif terhadap kondisi riil, karakteristik, serta kebutuhan satuan pendidikan muadalah dan diniyah formal.
Langkah pemetaan ini mengemuka dalam Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal yang mempertemukan unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, forum komunikasi penyelenggara pendidikan, akademisi, serta para praktisi pesantren di Jakarta.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, menegaskan bahwa pemetaan mutu ini dirancang secara bottom up berangkat dari realitas dan kebutuhan di lapangan, bukan sekadar asumsi atau rancangan dari atas. Menurutnya, pihak yang paling memahami dinamika pesantren adalah mereka yang setiap hari hidup di dalamnya, mulai dari kiai, nyai, masyayikh, hingga para pengelola lembaga pendidikan.
"Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat," ujar Mastuki dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mastuki menekankan, pemetaan yang komprehensif diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai praktik pendidikan, kekuatan, tantangan, serta kebutuhan dari masing-masing model penyelenggaraan pesantren. Terlebih, pesantren memiliki wajah pendidikan yang sangat beragam—mulai dari pendalaman kitab kuning secara bertahap, pola muallimin dengan perpaduan dirasah, penguatan bahasa, hingga pendidikan diniyah formal yang terstruktur.
Keberagaman tersebut, lanjut Mastuki, bukanlah hal yang harus dihilangkan melalui penyeragaman bentuk. Sebaliknya, kekhasan setiap model perlu dikenali dan diperkuat agar masing-masing berkembang dengan standar mutu yang sesuai karakteristik pendidikannya.
Hasil pemetaan mutu ini nantinya akan menjadi landasan strategis bagi Direktorat Jenderal Pesantren dalam merancang program, kebijakan, dan layanan yang lebih terarah.
Kasubdit Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu, Endi Suhendi, melaporkan bahwa Sharing Session perdana ini melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait, termasuk perwakilan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikdasmen, UIN Jakarta, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, hingga asosiasi penyelenggara seperti FKPM Salafiyah-Muallimin dan ASPENDIF.