Sehingga RUU inisiatif DPR memegang batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting agar kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan.
Yang ketiga terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah ASN, yaitu Pegawai Neggeri Sipil (PNS)atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), hal ini juga terjadi di lembaga lain yang mandiri seperti MA, Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga lembaga independen lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan penuh kehati-hatian.
Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya melakukan proses transisi menjadi ASN. Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu ini dengan jernih, objektif, tanpa prasangka yang berlebihan.
Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negeri kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain dalam memberantas korupsi.