JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dalam Rakornas persiapan Pemilu 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ancol, Sabtu (17/11/2018). Menurut dia, tidak ada persoalan berarti dalam persiapan pelaksanaan pilpres.
“Secara prinsip blanko KTP ada. Buat masyarakat tertentu kami jemput bola buka loket di perguruan tinggi, departemen, media, di perbatasan, pelosok, suku-suku terasing, tapi kalau di masyarakat kota tergantung yang bersangkutan proaktif,” kata Tjahjo di Ancol, Sabtu (17/11/2018).
Menurut dia, sejauh ini sudah ada 97 persen warga yang terekam KTP elektronik terdaftar pemilih Pilpres 2019. Mendagri mengimbau kepada masyarakat yang masih dalam proses pembuatan KTP elektronik lebih proaktif.
“Soal penentuan DPT (daftar pemilih tetap) kami serahkan kepada KPU. Kami 2017 sudah serahkan ke KPU, tinggal dicocokan saja sampai 17 April. Yang sekarang remaja punya e-KTP nanti ada namanya, tinggal mau enggak adik-adik ini aktif daftar, karena kuncinya tugas pemerintah dan kpu secara konstitusional setiap WNI bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi masyarakat harus proaktif, cek DPT-nya,” ujar Tjahjo.
Sementara Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ada 12 daerah di tingkat kabupaten/kota yang belum lengkap jumlah personel anggota KPU. Hal itu dikarenakan yang bersangkutan diterima menjadi anggota KPU provinsi dan menjadi anggota Bawaslu provinsi. Ada juga anggota KPU yang meninggal akibat musibah gempa bumi di Sulawesi Tengah.
“Kita akan segera proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota KPU tersebut. Untuk logistik, surat suara baru diproduksi 2 Januari 2019 dan diperkirakan pada Februari 2019 baru mulai didistribusikan,” tutur Budi.