"Tapi itu tidak terbukti bisa, karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral. Ada yang berkaitan dengan kehutanan, ketambangan dan segala macam," ucapnya.
Dewi mengatakan, usulan itu juga pernah dilayangkan saat masa transisi pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, lagi-lagi usulan tak diwujudkan.
"Terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan, sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan, hanya rapat ke rapat," kata Dewi.
Menurutnya, akan ada bias kepentingan bila badan itu bertanggung jawab pada Kemenko.
"Jadi memang perlu ada kelembagaan khusus yang otoritatif, bersifat ad hoc," ujar Dewi.