Alex menyebut, yang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dari korupsi adalah hakim, bukan dari BPK maupun BPKP. "Yang kami harapkan dari pemeriksaan kerugian keuangan negara adalah tidak harus dari auditor negara, supaya penanganan perkara korupsi cepat, tidak lewat dari satu tahun," ungkapnya.
Dia menekankan perlunya kompetensi penyidik KPK dalam menghitung kerugian keuangan negara. Sehingga perkara dapat berjalan lancar, tanpa harus mengandalkan audit investigatif dari BPK atau BPKP.