JAKARTA, iNews.id - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama seluruh jajaran pemerintahan segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan perusakan prinsip-prinsip demokrasi. Presiden diminta tak mengangkangi konstitusi.
"Berhenti merusak, mengangkangi konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin pemerintahan," kata Ketua PB PMII Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, LSM dan Ormas, Yogi Apendi, Senin (5/2/2024).
PMII juga mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti melakukan praktik-praktik kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang atau sebagian kelompok demi kepentingan keluarga dan kerabat. Termasuk menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pemenangan salah satu pasangan calon presiden atau wakil presiden.
"Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, intimidasi bahkan represi," kata Yogi.
Mereka juga meminta DPR tidak diam saja dan segera menggunakan kewenangan melakukan pengawasan melalui hak angketnya atau interpelasi terhadap tindakan presiden yang semakin menyalahgunakan kewenangannya untuk berpihak kepada salah satu capres-cawapres.