JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akibatnya, KPU diminta menunda seluruh tahapan Pemilu 2024.
Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundangan-undangan Dewan Pertimbangan (Wantimpes), Henry Indraguna mengatakan hakim telah keliru membuat putusan. Dia menjelaskan gugatan Partai Prima tersebut merupakan gugatan perdata biasa sehingga putusannya hanya bisa sebatas pada dalil Partai Prima dalam petitumnya dan tidak bisa melebihi.
"Jika lebih dari itu, tentunya putusan tersebut telah melanggar asas ultra petita," ujar Henry Indraguna, Jumat (3/3/2023).
Dia mengatakan ultra petita sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 HIR berbunyi hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat.
"Lagi pula, angka 5 (lima) amar putusan seharusnya dibuat oleh majelis hakim dengan bunyi menghukum tergugat (KPU) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap penggugat atau menghukum tergugat untuk menyatakan penggugat telah memenuhi syarat (TMS).