JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik Boni Hargens menilai, tak ada unsur pidana dari ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) soal mati syahid. Namun, dia meyakini ada dimensi politik dari penyebaran potongan video JK.
"Saya melihat bahwa dari aspek hukum jelas di sini nihil dimensi pidananya," ujar Boni dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Kisruh, Video Ceramah Dipotong, JK: Saya Difitnah' di iNews, Selasa (28/4/2026).
Boni meyakini, JK tak memiliki maksud untuk mengadu domba masyarakat.
"Nah, di situ dia tidak bisa dipidanakan. Maka tadi GAMKI, mohon maaf teman-teman, tidak ada unsur pidana di situ, jangan mempidanakan. Sebaliknya ya, kita harus bicara yang objektif," ucapnya.
Dia menilai, ada unsur politis dari penyebaran potongan video JK. Keyakinan itu dilandasi setelah adanya kontestasi narasi ke publik.
"Nah, kalau dimensi politiknya masuk akal nih. Masuk akalnya bahwa ada perlombaan narasi, ada kontestasi ide, kan muncul di publik. Sampai akhirnya Pak JK juga mengeluarkan istilah 'termul'. Nah, dimensi politik itulah yang membuat tafsir atas video ini menjadi semakin serius," kata Boni.