Sahroni juga meminta lembaga dan instansi terkait harus terus menjalin koordinasi untuk ungkap kebingungan ini. Sebab dirinya menilai harus ada klarifikasi jelas dari pihak berwenang soal temuan angka transaksi janggan sebesar Rp300 T ini.
Dia pun meminta Menko Polhukam, PPATK, KPK, Kemenkeu, Kepolisian, dan Kejaksaan ikut andil dalam menelusuri data ini.
"Setiap lembaga jangan versi yang berbeda-beda, makin repot lagi itu nanti. Fokus untuk beri publik klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ini berakhir tanpa kejelasan sama sekali, publik akan terus bertanya-tanya nantinya. Tidak baik juga untuk citra lembaga dan instansi terkait,” tuturnya.