Dia menjelaskan, tugas untuk menyukseskan Pemilu itu tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga pemerintah daerah, Babinkamtibmas, Babinsa, KPU dan semua yang terlibat.
"Menciptakan kondisi atau mengajak masyarakat untuk memilih pada 17 April. Bukan mengondisikan untuk memilih kandidat tertentu, jangan disalahartikan. Polri dan jajaran pemerintah tetap dalam posisi netral,” ujarnya.
Sementara terkait, indeks kerawanan Pemilu, Moechgiyarto menjelaskan, Polri telah memetakan wilayah-wilayah rawan. Begitu pula dengan bentuk pengamanannya. Bahkan pemetaan dilakukan secara rinci, hingga ke TPS.
Sementara itu, Guru Besar FAH UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra menilai kampanye hitam dan kampanye negatif tidak akan mengubah perilaku politik, atau mengubah perilaku orang untuk memilih orang.
Hoaks tidak akan mengubah jalan pikiran orang. Hoaks hanya membuat kegaduhan saja. "Lebih baik menyebarkan pesan positif untuk pemilu untuk kemajuan bangsa, dan daerah dari pada menyebar hoaks," katanya.