JAKARTA, iNews.id - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin mengatakan, lembaga penegak hukum lebih pantas mengungkap identitas oknum kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri bernilai Rp50 miliar. Sesuai ketentuan, PPATK tidak berhak untuk mengungkapkan secara detail identitas tersebut.
Menurutnya, tugas PPATK hanya mengumpulkan data dan analisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya diserahkan ke penegak hukum.
“Kami tidak membongkar tapi tugas kita beda-beda,” ujar Kiagus di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Dia mengimbau kepada semua pihak agar tidak melanggar hukum. Apalagi, sampai mengalihkan dana dari dalam negeri dan diduga dana tersebut dari hasil perbuatan ilegal. “Paling penting tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,” ucapnya.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengingatkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengatur PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan.