Menag menambahkan, kebijakan PPKM darurat diterapkan sebagai upaya menekan penularan covid-19. Nantinya akan dilakukan pengetatan aktivitas untuk beberapa sektor kegiatan.
Misalnya, dilaksanakan 100 persen Work From Home (WFH)untuk sektor non-esensial dan 50 persen untuk sektor esensial. Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
Cakupan area PPKM darurat meliputi 45 kabupaten/kota dengan nilai assesment 4 dan 76 kabupaten/kota dengan nilai assesment 3 di Pulau Jawa dan Bali.