Dengan demikian, total Banpres yang telah disalurkan untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp200 miliar. Bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan status kedaruratan di masing-masing daerah.
Raja Juli meminta pemerintah daerah menggunakan dana bantuan secara transparan dan akuntabel. Dia menegaskan, penggunaan anggaran harus berkaitan langsung dengan upaya penanganan karhutla.
“Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini dana dari Presiden Prabowo Subianto untuk karhutla, maka dipergunakan untuk yang berkaitan dengan karhutla,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, Banpres tersebut merupakan dukungan tambahan di luar dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pemadaman melalui water bombing, serta anggaran yang bersumber dari APBD.
Dengan tambahan bantuan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan karhutla sesuai kebutuhan dan tingkat kedaruratan di wilayah masing-masing.