Permasalahan ini sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan Petani saja, tapi juga terkait dengan permasalahan di Industri Hulu (Pabrik Tepung Tapioka) dan di Industri Hilir yang menggunakan bahan baku Tepung Tapioka (Industri Makanan/Minuman, Industri Kertas dll).
Sejak awal tahun 2025, pemerintah pusat melalui beberapa kementerian telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan bersama oleh beberapa K/L di pusat dirasakan masih belum efektif, sehingga saat ini harga Ubi Kayu masih belum sesuai dengan harapan Petani, dan juga harga Tepung Tapioka di Industri Hulu juga cukup rendah.
Kondisi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar di sisi Petani (yang menghasilkan Ubi Kayu) maupun pihak Industri Hulu (yang memproduksi Tepung Tapioka). Dugaan awal mengarah ke Industri Hilir, yang disinyalir lebih mementingkan Tepung Tapioka impor dari Thailand dan Vietnam, daripada membeli dari Industri Hulu di dalam negeri.
Namun, setelah dilihat data impor dari BPS dan data Bea Cukai, memang terjadi lonjakan impor pada tahun 2024, namun totalnya hanya sebesar 300.000 ton atau sekitar 22 persen dari total kebutuhan bahan baku tepung tapioka di Industri Hilir yang sebesar 1.320 Ribu ton. Dengan demikian dapat dilihat bahwa masalah utama tidak terkait langsung dengan Industri Hilir.