JAKARTA, iNews.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, terhadap Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam putusan yang dibacakan, Selasa (3/9/2024).
Gugatan ini berawal dari ketidakpuasan Ghufron terhadap pemeriksaan yang dilakukan Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang terjadi pada 15 Maret 2022.
Ghufron berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut sudah kedaluwarsa, mengacu pada peraturan Dewas Nomor 4 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa laporan atau temuan hanya dapat diproses dalam jangka waktu satu tahun sejak peristiwa terjadi.
"Dalam pokok perkara: menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa.
Selain itu, PTUN juga mengharuskan Ghufron untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000.