Dia menilai langkah Mardiono dan jajaran justru mencederai semangat rekonsiliasi serta berpotensi memperkeruh situasi internal partai. Hal itu terlihat dari pemberhentian sejumlah pengurus dan anggota DPRD di daerah.
"Kemudian keputusan mahkamah partai politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak marwah konstitusi partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, Kepulauan Riau, termasuk di Prabumulih, belum lagi yang lain," ungkapnya.
Ahmad Yani menambahkan, aksi penyegelan kantor DPP PPP dilakukan setelah pihaknya menggelar Musyawarah Besar (Mubes) secara daring. Kegiatan tersebut diikuti 200 fungsionaris PPP dari 38 provinsi dan didukung petisi 500 kader tingkat kabupaten/kota dari Aceh hingga Papua.
Dalam Mubes tersebut, salah satu tuntutan yang disampaikan yakni mendesak Menteri Hukum mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan Mardiono.
"Mendesak Presiden copot Mardiono dari jabatan UKP (Utusan Khusus Presiden). Segel kantor DPP PPP sampai tuntutan kader dipenuhi untuk seluruhnya," pungkasnya.