Punya Saham di Perusahaan Lain, 2 Pegawai Pajak Diklarifikasi KPK Hari Ini

Ariedwi Satrio
KPK mengklarifikasi 2 pegawai pajak dan pasangannya yang memiliki saham di perusahaan lain, Rabu (5/4/2023). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengklarifikasi dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Rabu (5/4/2023). Kedua pegawai pajak tersebut bakal diklarifikasi soal harta kekayaannya.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menginformasikan kedua pegawai pajak tersebut akan diklarifikasi bersama pasangan masing-masing. Dia memastikan mereka telah hadir.

Namun, Ali tak merinci siapa dua pegawai pajak yang diklarifikasi harta kekayaannya tersebut.

"Benar, dua pegawai DJP Kemenkeu beserta pasangannya yang diklarifikasi oleh Direktorat LHKPN. Saat ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Segera dilakukan klarifikasi atas LHKPNnya oleh tim pemeriksa LHKPN KPK," kata Ali Fikri, Rabu (5/4/2023).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya memang mengagendakan klarifikasi terhadap pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak.

"Jadi dua orang dari 134 pegawai pajak yang punya pajak di perusahaan tertentu akan kita undang untuk klarifikasi. Dari dua orang itu, ternyata satu perusahaan dimiliki bersama pegawai pajak lain. Jadi yang kita undang klarifikasi tiga," kata Pahala Nainggolan.

Pahala menyebut terdapat pegawai pajak yang memang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak. Hal itu sedang disorot KPK karena berpotensi konflik kepentingan dan bisa menimbulkan celah korupsi. KPK sudah mengantongi data pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak.

"Kan sudah cek ke AHU, Ditjen AHU, pemilik lengkap, alamat ada. Makanya saya tahu ada satu lagi yang punya (perusahaan) orang pajak," ucap Pahala.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
Nasional
12 jam lalu

KPK Sita Rumah hingga Mobil terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Nasional
17 jam lalu

RKUHAP Resmi Jadi Undang-Undang, Ketua KPK: Nggak Banyak Pengaruhnya

Nasional
19 jam lalu

Ketua KPK Buka Suara soal Pengesahan RKUHAP Jadi UU

Nasional
24 jam lalu

KPK Bocorkan Metode Gali Informasi Saksi, Tanya Hobi hingga Asal Daerah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal