JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk mengenakan Bea Keluar (BK) terhadap komoditas batu bara mulai tahun 2026. Menurutnya, kebijakan ini diperlukan karena para eksportir komoditas tersebut merupakan orang kaya.
Bagaimana tidak, para eksportir memiliki tren dominan mengajukan restitusi pajak saat harga komoditas jatuh. Namun, ketika harga sedang naik tinggi, mereka tidak dikenakan bea keluar, sebuah kondisi yang dinilai Purbaya sebagai subsidi tidak langsung dari pemerintah.
"Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini (bea keluar batu bara)," ucap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).
Eks Ketua DK LPS ini menyebutkan bahwa saat harga batu bara turun, eksportir dapat mengajukan restitusi pajak hingga Rp25 triliun per tahun. Tren inilah yang menyebabkan penerimaan negara terus merosot dari tahun ke tahun.
"Akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara saja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar," ungkapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan pengenaan bea keluar batu bara dengan rancangan tarif yang ditargetkan dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp20 triliun per tahun.
"Saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait," kata Purbaya.