Kedua, penyadapan harus dilarang digunakan di luar sasaran yang telah ditentukan maupun untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pelaksanaannya harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan dengan batas waktu tertentu.
“Yang ketiga, mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” tuturnya.
Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat dan rekamannya tidak boleh dihapus. Polri juga mengusulkan adanya audit berkala untuk memastikan penggunaan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, pengawasan dilakukan secara internal melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," ucapnya.