Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, terdapat dua keadaan yang dapat dijerat sanksi pidana. Satu, pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produknya setelah memperoleh sertifikat halal. Kedua, membocorkan rahasia formula produk.
Pelaku usaha Ayam Goreng Widuran juga dapat dijerat pidana berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Sesuai pasal 8, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Sementara, pasal 8 huruf i menyatakan, pelaku usaha harus memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
"Ini ranahnya sudah bukan lagi ranahnya BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya," kata Haikal.