Rekomendasi Pansus Haji DPR: Revisi UU hingga Penguatan Lembaga Pengawas

Achmad Al Fiqri
Pansus Angket Haji DPR mengeluarkan rekomendasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 (foto: MPI)

Kedua, diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secara terbuka kepada publik.

Ketiga, Pansus merekomendasikan penguatan peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Kemudian keempat, pihaknya mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji.

"Kelima, Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji," kata Nusron.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
10 jam lalu

PKB Dukung Fatwa Haram Vape, Soroti Potensi Penyalahgunaan Narkoba

1 hari lalu

Ustaz Abi Amir Faishol Ungkap Keistimewaan Masjid Al-Hurriyah yang Dibangun MNC Group

2 hari lalu

DPR Minta Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang Diusut Tuntas

3 hari lalu

Jabatan Wapres Kosong, Foto Gibran di Sejumlah Ruangan DPR Dicopot

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal