“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin menyatakan pihaknya tengah mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Prabowo. Sebab, pemotongan anggaran sebesar 50 persen berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.
Diketahui berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggaran BMKG dipangkas sebanyak 50,35 persen menjadi Rp1,423 triliun dari semula Rp2,826 triliun.
Dia menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.
Adapun diketahui hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG. Mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihhuddin.