JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkap substansi revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Salah satunya, mengubah nomenklatur alias nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
"Perubahan yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal pertama menyangkut soal perubahan nomenklatur, yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Dia mengatakan, perubahan nama didasari atas aspirasi dan keinginan seluruh fraksi di DPR. Dia menegaskan fungsi kelembagaan Wantimpres tak berubah.
Substansi selanjutnya, kata dia, menyangkut jumlah keanggotaan. Menurutnya, jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan presiden.
"Kalau di UU lama anggota Wantimpres itu kan cuma delapan (orang), sekarang diserahkan kepada presiden, disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, revisi UU tersebut juga akan mengatur syarat menjadi anggota DPA.