JAKARTA, iNews.id - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) diperlukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Revisi terutama ditujukan untuk pasal karet pada UU ITE yang berpeluang dimanfaatkan untuk kriminalisasi.
Selain itu, Muzani juga melihat UU ITE perlu segera direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.
"Undang-Undang tentang ITE pada praktiknya cukup dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Perlu segera disesuaikan ketika ada teknologi baru yang berkaitan dengan penyebaran informasi," ujar Ahmad Muzani di Jakarta, Senin (1/3/2021).
Dia menyebutkan dalam kondisi sekarang ini, UU ITE yang ada sudah bisa dibilang ketinggalan zaman dalam sebagian isinya. Apabila UU ITE direvisi, menurutnya tidak hanya berkaitan dengan kehidupan demokrasi namun juga bertujuan sebagai adaptasi dengan kemajuan teknologi informasi.
"Mengenai beberapa 'pasal karet' yang masih ada di UU ITE, kami setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Sebab, kehidupan demokrasi kita telah terganggu karena pasal karet di UU ITE yang memakan banyak korban kriminalisasi dan mengancam kebebasan orang untuk berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap WNI yang dijamin konstitusi," ucap Muzani.