JAKARTA, iNews.id – Sensus Penduduk pada 2020 akan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pelibatan ini untuk mengantisipasi serangan atau gangguan-gangguan siber sekaligus memastikan keamanan data.
Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) I Gede Suratha mengatakan, BSSN akan mengecek dan memantau setiap aplikasi yang digunakan sebagai media Sensus Penduduk 2020. Hal ini agar setiap detail informasi yang terdiri atas data diri tidak bocor ke ranah publik.
"Jangan sampai ada data bocor ada. Karena itu, BSSN mengecek aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk pencatatan sipil," ujarnya Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "SP2020 : Satu Data Indonesia" yang digelar Kemenkominfo dan SINDO Media, Kamis (13/2/2020).
Dia menuturkan, keamanan data sangat penting karena seluruh registrasi penduduk yang dimiliki oleh Kemendagri sudah diserahkan untuk dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain terdapat informasi pribadi 267 juta warga Indonesia ke BPS sebagai modal utama dalam melakukan Sensus Penduduk 2020.
Sensus Penduduk 2020 akan diselenggarakan BPS mulai 15 Februari-31 Maret 2020. Berbeda dari tahun-tahun sebelum, pencatatan data kependudukan ini dilakukan secara online.