LKPP ini sendiri merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hasil atas LKPP 2023 itu merupakan opini WTP ke-8 yang diraih pemerintah sejak tahun 2016.
Puan berharap, perolehan WTP terhadap pemeriksaan anggaran pemerintah yang dilakukan BPK tersebut tidak membuat kementerian/lembaga jemawa. Dia meminta pemerintah untuk terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
“Pastikan anggaran negara dipergunakan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Setiap sen uang negara yang adalah uang rakyat ini harus disalurkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat,” tegas Puan.
Dia menambahkan pemerintah ke depan harus bisa melanjutkan prestasi pemerintah saat ini yang berhasil kembali mendapat predikat WTP. Puan juga mendorong setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengikuti rekomendasi BPK.
“Dan tentunya DPR akan terus memperkuat pengawasan terhadap pemerintah, dalam hal ini terutama dalam fungsi pengawasan penggunaan anggaran negara agar disalurkan betul-betul untuk rakyat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan profesionalisme tinggi.
“Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 adalah bukti nyata bahwa upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara semakin membaik,” katanya.