"Jadi satu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?" tanya Rifqi.
"Iya," jawab Sherly.
"Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di-PHP selama satu tahun," timpal Rifqi.
Sherly menambahkan, sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Namun, persoalan kepemilikan lahan menjadi salah satu kendala yang dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan hasil pertanian mereka.
Karena itu, dia mendorong penguatan kewenangan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah. Sherly yang juga menjabat Ketua GTRA Malut merasa selama ini hanya diberikan tanggung jawab tanpa kewenangan untuk mengeksekusi program tersebut.
"Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi atau getting things done," kata Sherly.