JAKARTA, iNews.id - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Dia menilai, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan milik jemaah, bukan kekayaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Agung setelah menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Agung yang juga dosen Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) menjelaskan, penentuan kerugian negara harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menurut dia, kerugian negara harus dibuktikan melalui adanya kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang dapat diukur dan diidentifikasi dalam laporan keuangan negara. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum tidak otomatis dapat disebut menimbulkan kerugian negara.
"Ketika kita bicara mengenai masalah kerugian negara secara umum, kita harus memahami dulu apakah kemudian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itu terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan kemudian juga barang yang dapat diidentifikasikan posisinya di dalam laporan keuangan," kata Agung kepada wartawan.