Dia menegaskan, unsur kerugian negara tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan adanya dugaan pelanggaran hukum. Harus ada bukti nyata mengenai berkurangnya aset negara.
"Jadi, kita tidak bisa bilang ada kerugian negara, 'Ada orang melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukumnya itu jadi kerugian negara'. Enggak bisa begitu," tuturnya.
Berdasarkan fakta yang dibahas dalam persidangan, Agung menilai aspek kerugian negara dalam perkara kuota haji tambahan tersebut tidak terbukti.
"Terlepas dari persoalan perbuatan melawan hukumnya, aspek kerugian negaranya tidak ada," katanya.
Agung juga menjelaskan alasan lain yang mendasari pendapatnya. Dia menyebut dana penyelenggaraan ibadah haji merupakan dana milik jemaah yang dikelola untuk kepentingan pelayanan publik.