Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah dalam rangka pelayanan publik tetap merupakan kekayaan pihak lain.
"Jadi, tetap kekayaan pihak lain," katanya.
Lebih lanjut, Agung menerangkan bahwa pengelolaan dana haji melibatkan tiga pihak dengan kewenangan berbeda. Ketiganya yakni jemaah sebagai pemilik dana, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengelola dana, serta pemerintah sebagai regulator.
Pemerintah bertugas mengatur alokasi dan distribusi serta memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, sumber pembiayaan ibadah haji berasal dari dana jemaah, baik haji reguler maupun haji khusus.
Agung menambahkan, perbedaan pengelolaan dana tersebut perlu diperhatikan, terutama ketika membahas nilai manfaat dana haji.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengklaim terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Klaim tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pada Selasa (27/10/2026). Jaksa menyebut kerugian negara itu muncul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama periode 2020-2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku Staf Khusus Menteri Agama periode 2020-2024, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.