Lebih lanjut, Busyro juga mengkritisi seleksi pimpinan KPK yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu, menurut Busyro, tentu didasari atas asumsi bahwa KPK rawan gerakan radikal.
"Nah jadi ini rangkaian yang menarik mengapa saya sebutkan ada proses-proses politik politisasi yang tidak mengandung adab sama sekali. Yang kemudian, yang terakhir diikuti dengan proses alih status sekarang ini berdasarkan Perkom Pimpinan KPK yang sekarang ini," katanya.