Dia menambahkan, saat ini pemerintah telah memproses penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai patokan dalam penyaluran bansos. Namun, dilapangan masih terjadi data yang kuang pas dan perlu diperbaiki, karena sering kali tidak update.
Dia mencontohkan, ketika turun ke lapangan pihaknya menemukan penerima bantuan yang rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, dan sebagainya.
“Dalam hal ini tim inspektorat harus turun ke lapangan melakukan pengawasan. Soal update kondisi, misalnya tahun kemarin masuk data, dan kondisinya memang berhak dapat, tapi alhamdulillah tahun ini kondisi perekonomiannya sudah membaik, kan bisa diganti dengan yang lain,” tuturnya.
Dalam penyusunan data bansos, pihaknya menyadari bahwa kepala desa seringkali kerepotan. Disatu sisi, masyarakat berharapnya bisa dapat semua, disatu sisi jumlah penerimanya terbatas.
Pada 2023 mendatang, Pemprov dan DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp437 miliar untuk bantuan sosial. Baik berupa rumah layak huni, jamban, sanitasi, beasiswa anak-anak tidak mampu, dan sebagainya.
“Mari kita kawal bersama supaya bantuan ini bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran bansos terjadi pada bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST). (adv – anf)