Soroti Isu Kekerasan hingga Perundungan, DPR Dorong Ciptakan Ekosistem Perlindungan Anak

Felldy Aslya Utama
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah menciptakan ekosistem perlindungan anak. (Foto: DPR)

Menurutnya, kejadian di Temanggung adalah bukti bagaimana seorang anak korban bullying bisa bertindak nekat tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Oleh karena itu, Ace mengatakan harus ada kerja sama lintas instansi untuk mengatasi persoalan bullying.

“Negara perlu bersikap serius mengenai pengawasan, ditambah edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari bullying serta pendampingan bagi korban," tuturnya. 

Kasus perundungan di Indonesia memang sudah cukup mengkhawatirkan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat setidaknya sudah terungkap 12 kasus perundungan di sekolah untuk Januari hingga Mei 2023 saja.

Lebih lanjut, Ace menyinggung soal kasus perkawinan anak yang masih cukup tinggi di Indonesia. Dalam HAN 2023, Pemerinah mengusung tema ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, yang di dalamnya memuat sub tema yakni setop perkawinan anak. 

“Sosialisasi dan edukasi untuk menghentikan pernikahan anak sangat penting. Memang pernikahan anak di sejumlah daerah sudah menjadi budaya, tapi dengan mengedukasi bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap anak, kita berharap tren perkawinan anak bisa menurun,” ujar Ace.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, ada 1,2 juta anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menunjukkan perkawinan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. 

Ada berbagai faktor maraknya perkawinan anak di Indonesia, mulai dari masalah finansial hingga tradisi. Untuk itu, Ace mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi mengenai dampak kesehatan fisik dan mental, dampak sosial hingga dampak ekonomi rumah tangga jika anak dikawinkan saat belum waktunya.

"Pemerintah harus rajin memberikan edukasi akan dampak negatif apabila anak yang belum siap secara mental namun dipaksa membina rumah tangga. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan bahagia. Pernikahan dapat menghambat anak untuk mencapai potensi penuh mereka," kata Ace. 

Di sisi lain, Komisi VIII DPR mendukung upaya pemerintah yang menjadikan peringatan HAN 2023 sebagai momentum bagi orang tua untuk mengawal anak agar cerdas dalam bermedia sosial demi menuju generasi emas. Ace mengingatkan banyaknya kasus mengkhawatirkan saat ini bermunculan dampak anak kecanduan gawai, bahkan sampai ada yang harus menjalani sesi rehabilitasi.

“Pengawasan orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Jadilah role model yang baik bagi anak, tunjukkan kepada anak bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak karena banyak konten di medsos yang cukup berbahaya sehingga harus disaring seperti konten kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian,” ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
Nasional
2 hari lalu

Dukung Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra, DPR: Pemulihan Tak akan Jadi Proyek

Nasional
2 hari lalu

BMKG Ungkap 14 Zona Merah Megathrust, Anggota DPR Desak Kewaspadaan Nasional

Nasional
2 hari lalu

2 Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK Belum Ditahan, Ini Kata KPK

Nasional
3 hari lalu

Marak Alih Fungsi Lahan di Bandung Raya, DPR: Evaluasi Izin Wisata dan Tambang!

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal