Kendati demikian, Tim influenser TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu mengaku, perbaikan jaminan kebebasan di tingkat pusat berupa kebijakan dan perbaikan UU perlu penegakan hukum, serta upaya kultural masyarakat.
“Ya, kita memang masih mewarisi problem-problem masa lalu yang belum bisa terselesaikan, karena sebagian direkomendasikan diselesaikan di daerah juga,” ucap dia.
Menurut dia, di masa pemerintahan Jokowi-JK, parlemen juga sudah aktif memperjuangkan hak KBB melalui inisiatif Kaukus Pancasila sejak 2008. Selain itu, DPR juga terus melakukan mediasi dan lobi-lobi untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan KKB.
Kaukus Pancasila juga terus melakukan kampanye membangun toleransi, khususnya di kalangan guru dengan bekerja sama dengan BPIP, MPR, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan pada 2017.
“Penegakkan HAM KBB bukan saja urusan eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif yang di luar wewenang presiden. Ini soal tingkat spiritualitas masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan terutama terhadap kelompok minoritas yang sering jadi korban,” tuturnya.