Anggota Board International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion and Beliefs itu berharap, seluruh stakeholder dapat mendiskusikan perbaikan pendidikan kewarganegaraan yang dinilai lemah dan pendidikan agama yang masih membutuhkan pengajaran toleransi.
Eva Sundari sepakat adanya kritik kepada pemerintah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, presiden harus memerintahkan Jaksa Agung untuk membuat terobosan dalam penanganan warisan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Beberapa kasus yang sudah diselidiki di DPR dan Komnas HAM harus ada yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung sebagai pelaksanaan janji kampanye Jokowi,” ujar Eva.