Mereka, katanya, telah menunaikan seluruh kewajiban, seperti pajak hingga persyaratan administrasi lainnya. Dia tidak keberatan bila pemerintah mewajibkannya ataupun para ekspatriat membayar vaksin lantaran vaksin kesehatan itu penting dibandingkan keuangan.
"Kami memiliki hak yang sama dengan warga lokal, kami juga memiliki risiko yang sama, ditularkan atau menularkan. Jadi vaksin ini hak semua orang demi kesehatan," tuturnya.
Sementara itu, Ketua RW 14 Pondok Pinang, Anton Ponto menambahkan, para ekspatriat yang tinggal di wilayahnya itu nasibnya kini terkatung-katung. Selain tak bisa beraktivitas di tengah pandemi karena khawatir terpapar covid-19, mereka juga tak bisa pulang ke negara asalnya karena larangan penerbangan bagi WNA yang belum mendapatkan vaksin.
"Jadi nasib mereka sekarang ini digantung-nggak bisa aktivitas, tapi juga nggak bisa pulang ke negaranya karena larangan terbang. Seharusnya semua punya hak yang sama mendapatkan vaksin atas dasar kemanusiaan, bukan bayar atau tidak bayar," katanya.